Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

51 sec read

Siapa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa? Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

Kepala Desa bertanggung jawab dalam mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Dalam kondisi desa membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.

Peraturan terbaru terkait dengan pengadaan barang/jasa di desa berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari atas perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Pelaksana kegiatan pembangunan desa bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan Desa.

  Info Sewa Hotel Murah di Jakarta Pusat

Dalam Paragraf 1 Ayat 51 Permendes Nomor 17 Tahun 2019, dijelaskan bahwa Kepala Desa berwenang menganti anggota tim pelaksana kegiatan dalam hal anggota tim pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, dan atau berhalangan melaksanakan tugas.

Selanjutnya dalam pasal 53 disebutkan Tim Pelaksana Kegiatan bertugas menyusun rencana kerja tim bersama kepala desa.

Adapun rencana kerja yang disusun harus memuat antara lain; uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja, dan daftar Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Demikianlah informasi ringkas mengenai siapa pelaksana kegiatan pembangunan desa, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan.

Alasan Nadiem Makarim Hilangkan UN

Dihadapan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Nadiem Makarim selaku menteri Pendidikan dan Kebudayaan membeberkan alasannya mengapa UN (Ujian Nasional) perlu dihapus dari sistem pendidikan di...
luki h.
1 min read

Cara Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

LPJ atau laporan pertanggungjawaban Bumdes merupakan sebuah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis, komprehensif dan terstruktur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi secara...
luki h.
1 min read

Pendaftaran Calon Peserta Workshop Penulisan Artikel Ilmiah 2019 Untuk…

Telah dibuka Pendaftaran Seleksi Calon Peserta Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Tahun 2019 Khusus Guru SD, Guru PPKN dan IPS SMP/SMA/SMK. Dalam rangka untuk meningkatkan...
luki h.
1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *